Kedudukan Keuchik Gampong

Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Gampong.

Kewenangan, Tugas dan Fungsi Keuchik Gampong

1. Keuchik mempunyai wewenang :
   1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
   2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong;
   3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Gampong;
   4. menetapkan Qanun Gampong;
   5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
   6. membina kehidupan masyarakat Gampong;
   7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
   8. membina dan meningkatkan perekonomian Gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
   9. mengembangkan sumber pendapatan Gampong;
   10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara dan Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
   11. memanfaatkan teknologi tepat guna;
   12. mengkoordinasikan Pembangunan Gampong secara partisipatif;
   13. mewakili Gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
   14. menyelenggarakan pembinaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat;
   15. mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam;
   16. melaksanakan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif;
   17. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membinaan hubungan kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat, menyelenggarakan syariat Islam dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam.

1. Keuchik memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
   1. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong antara lain :
      1. tata praja pemerintahan;
      2. penetapan peraturan di Gampong ;
      3. pembinaan masalah pertanahan;
      4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
      5. melakukan upaya perlindungan masyarakat;
      6. administrasi kependudukan;
      7. penataan dan pengelolaan wilayah;
   2. Pelaksanaan pembangunan di Gampong, seperti:
      1. pembangunan sarana prasarana Gampong;
      2. pelayanan dasar ;
      3. pemanfaatan sumber daya alam dan
      4. lingkungan hidup
   3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti :
      1. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
      2. Partisipasi masyarakat;
      3. Sosial budaya masyarakat; dan
      4. Ketenagakerjaan
   4. Pemberdayaan masyarakat, seperti :
      1. pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang Syariat Islam;
      2. pengembangan budaya;
      3. adat bersendikan Islam;
      4. ekonomi, politik, lingkungan hidup;
      5. pemberdayaan keluarga;
      6. pemberdayaan pemuda dan olah raga; dan
      7. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
   5. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai PKPKG, Keuchik memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
      1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
      2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik gampong;
      3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG;
      4. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG);
      5. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
      6. menyetujui Rencana Anggaran Kas Gampong (RAKG); dan
      7. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
   6. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pengelola Aset Gampong, keuchik mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
      1. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Gampong;
      2. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Gampong;
      3. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah- tanganan Aset Gampong;
      4. menetapkan kebijakan pengamanan Aset Gampong;
      5. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan Aset Gampong yang bersifat strategis melalui musyawarah Gampong;
      6. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset Gampong sesuai batas kewenangan; dan
      7. menyetujui usul pemanfaatan Aset Gampong selain tanah dan/atau bangunan.